21 Agustus 2026 - Beranda Bali id

Berandabali.id – Indonesia dinilai masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, masih terdapat masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal.

Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai pemerintah perlu lebih serius mengelola potensi SDA agar dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Politisi asal Buleleng, Bali, tersebut mengatakan kekayaan alam yang dimiliki berbagai daerah seharusnya dapat menjadi salah satu kekuatan utama untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

“Sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayah tidak bisa termanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Seharusnya di usia ini, rakyat sudah sejahtera seperti negara lain,” ujar Kariyasa.

Menurutnya, masih adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan kondisi masyarakat menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata.

Kariyasa mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ia menilai kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional. Pengelolaan SDA, menurutnya, perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah penghasil.

Selain persoalan ekonomi, Kariyasa juga menyoroti munculnya sejumlah aksi yang dinilai mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi.

Ia menyinggung fenomena penurunan bendera Merah Putih maupun tindakan terhadap simbol-simbol negara yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Kariyasa, fenomena tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan terhadap simbol negara. Pemerintah perlu melihat lebih jauh berbagai persoalan yang mungkin menjadi latar belakang munculnya kekecewaan di tengah masyarakat.

Ia menilai akumulasi persoalan sosial dan ekonomi yang tidak segera diselesaikan berpotensi memengaruhi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, pemerintah diminta segera menghadirkan solusi konkret tanpa membiarkan persoalan kesejahteraan berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

“Persoalan bangsa harus diselesaikan pemerintah, tapi jangan sampai rasa persatuan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap bangsa itu menjadi luntur,” tegasnya.

Kariyasa menekankan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan menjaga persatuan dan nasionalisme.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui pembangunan yang adil, pengelolaan sumber daya yang berpihak pada kepentingan rakyat serta kebijakan sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Badung, Berandabali.id – Pemerintah Kabupaten Badung kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi. Sebanyak 163 pejabat di lingkungan Pemkab Badung resmi dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai jenjang, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas hingga Pejabat Fungsional.

Dalam arahannya, Adi Arnawa mengatakan mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, penyegaran birokrasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan jenjang karier aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Badung.

“Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat ini merupakan bagian daripada proses kedinamisan organisasi dan suatu kebutuhan berorganisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan,” ujar Adi Arnawa.

Ia menegaskan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses verifikasi administratif. Namun, kelengkapan administrasi tersebut bukan menjadi ukuran akhir keberhasilan seorang pejabat.

Kinerja nyata setelah menerima jabatan, kata Adi Arnawa, menjadi hal yang jauh lebih penting.

“Saya tinggal menunggu dari kepercayaan yang kami berikan kepada yang bersangkutan dalam membantu tugas pada jabatan yang diembannya. Itu harus dibuktikan dan dilakukan dengan cara mempertanggungjawabkannya, baik kepada saya selaku pimpinan, masyarakat, dan termasuk kepada Tuhan,” tegasnya.

Bupati Badung juga mengingatkan para pejabat agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan administratif. Setiap jabatan harus mampu menghasilkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta pejabat yang baru dilantik dapat menerjemahkan berbagai program pemerintah ke dalam kerja konkret, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari total 163 pejabat yang dilantik, sebanyak satu orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, empat Pejabat Administrator, satu Pejabat Pengawas dan 157 Pejabat Fungsional.

Sejumlah pejabat juga mendapatkan promosi maupun pergeseran ke posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ida Ayu Yutri Indahgustari, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kerja Sama Setda Badung, kini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Kemudian I Made Deddy Sandrawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Setda Badung.

Sementara Ni Komang Aryawati, yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pertanian dan Pangan, kini mendapat amanah sebagai Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada dinas yang sama.

Adi Arnawa berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan melalui jabatan harus dibuktikan melalui kinerja serta pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Badung AA.N. Ketut Nadi Putra, anggota DPRD Badung I Made Rai Wirata, Sekda Badung IB. Surya Suamba, Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Wayan Putra Yadnya serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Badung. (Tim Berandabali.id)

Berandabali.id – Rumah Susanah, buruh harian pengupas bawang di Kampung Ciuncal, RT 01/RW 04, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini dipasangi garis polisi.

Pemasangan garis berwarna kuning tersebut dilakukan setelah kediaman Susanah menjadi perhatian publik dan didatangi banyak warga serta awak media. Langkah itu disebut sebagai upaya untuk mengurangi keramaian sekaligus menjaga ketenangan keluarga Susanah.

Nama Susanah mendadak menjadi sorotan setelah disebut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Susanah diperkenalkan sebagai buruh pengupas bawang yang disebut memperoleh upah Rp700 ribu per kilogram serta menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Setelah namanya disebut dalam pidato Presiden, rumah Susanah kemudian ramai didatangi awak media dan masyarakat yang ingin mengetahui kondisi kehidupannya secara langsung.

Pantauan pada Senin (17/8/2026) pagi menunjukkan potongan garis berwarna kuning terpasang di bagian atap teras rumah Susanah. Garis serupa juga terlihat di pos kamling yang berada di gang menuju kediamannya.

Iis, istri Ketua RT setempat, mengatakan pemasangan garis tersebut dilakukan beberapa hari sebelumnya ketika Susanah dan suaminya, Didim, sedang berada di Jakarta.

Menurut Iis, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan perangkat lingkungan mulai dari Ketua RW, Kepala Dusun hingga Kepala Desa.

Salah satu pertimbangan utama adalah kondisi psikologis anak-anak Susanah yang dinilai belum tentu siap menghadapi perhatian publik secara tiba-tiba.

“Takutnya jiwa anak-anaknya belum siap dengan kondisi orang tuanya yang tiba-tiba viral,” ujar Iis.

Selain untuk menjaga kondisi keluarga, pembatasan akses juga dilakukan agar aktivitas media di sekitar rumah Susanah dapat lebih teratur.

Media yang hendak melakukan peliputan kini diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat RT dan RW setempat.

Pengurus lingkungan berharap langkah tersebut dapat mencegah terjadinya kerumunan serta menjaga privasi keluarga Susanah di tengah tingginya perhatian publik.

Iis juga menyayangkan adanya beberapa pihak yang datang ke lokasi tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengurus lingkungan. Ia menyinggung kunjungan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Sosial, yang disebut sempat melakukan pengambilan gambar di sekitar rumah Susanah tanpa koordinasi awal.

Pemasangan garis tersebut dengan demikian bukan berkaitan dengan penanganan perkara pidana, melainkan menjadi bagian dari upaya lingkungan setempat mengatur akses dan meredam keramaian di sekitar rumah Susanah.

Perangkat RT dan RW berharap perhatian terhadap Susanah tidak justru mengganggu kehidupan sehari-hari keluarganya. Di tengah sorotan nasional, keluarga tersebut tetap membutuhkan ruang untuk menjalani aktivitas secara tenang dan nyaman.

Denpasar, Berandabali.id – Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebenarnya bisa menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi Bali. Setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata dikenakan pungutan sebesar Rp150 ribu yang ditujukan untuk mendukung perlindungan alam dan budaya Bali.

Namun, persoalannya bukan hanya mengenai besaran pungutan. Tingkat pembayaran PWA hingga kini disebut baru berada di kisaran 34-35 persen dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali.

Wakil Ketua Umum Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) sekaligus anggota Kelompok Ahli Gubernur Bali bidang Pariwisata, Dr. Yoga Iswara, menilai Bali memiliki kesempatan khusus untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan melalui kebijakan tersebut.

“Kita harus menyadari bahwa Bali memiliki keistimewaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,” kata Yoga.

Menurutnya, PWA merupakan sebuah privilege bagi Bali. Skema pungutan terhadap wisatawan juga bukan sesuatu yang hanya diterapkan di Bali karena sejumlah negara telah menerapkan kebijakan serupa untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan.

“Kalau kita melihat proses yang terjadi dari tahun 2024 hingga sekarang, memang jumlahnya belum mencapai hal yang maksimal. Jadi baru kurang lebih antara 35% tingkat pencapaiannya,” ujar Yoga.

Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah sistem pembayaran dan pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Bali disebut masih memiliki keterbatasan dalam melakukan pengecekan secara langsung karena sistem PWA belum terintegrasi penuh dengan sistem imigrasi. Pemerintah Bali juga tengah menjajaki integrasi pembayaran PWA dengan sistem All Indonesia.

“Kalau seandainya masuk ke All Indonesia, itu mungkin prosesnya bisa lebih maksimum,” katanya.

Menariknya, wisatawan yang telah membayar PWA justru sebagian besar sudah menyelesaikan kewajibannya sebelum tiba di Bali.

Yoga menyebut sekitar 95 persen wisatawan yang telah membayar PWA melakukannya dari negara asal sebelum melakukan perjalanan ke Bali.

“Artinya ada sebuah movement, ada orang yang memang sudah melakukan itu langsung, 95% itu bayarnya tidak di kedatangan di sini,” ujarnya.

Karena itu, keterlibatan maskapai penerbangan, konsulat, konsulat kehormatan, serta online travel agent dinilai penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wisatawan.

Informasi mengenai PWA dapat diberikan sejak wisatawan masih berada di negara asal sehingga kewajiban pembayaran dapat diselesaikan sebelum keberangkatan.

Yoga berharap langkah tersebut mampu meningkatkan tingkat pembayaran secara bertahap. Dari sekitar 34-35 persen saat ini, tingkat kepatuhan diharapkan dapat meningkat menjadi sekitar 40 persen dan terus bertambah.

Menurut Yoga, persoalan transparansi juga menjadi hal yang sangat penting. Ketika wisatawan diminta membayar pungutan untuk ikut menjaga alam dan budaya Bali, masyarakat maupun wisatawan perlu mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.

Ia mendorong agar informasi mengenai penerimaan PWA dan penggunaan dananya dapat disampaikan secara terbuka melalui platform Love Bali.

“Saya setuju transparansi juga bisa dilakukan dalam website, website Love Bali pendapatannya seperti apa, mungkin per minggu sudah di-update, kemudian program-program yang sudah dilakukan,” kata Yoga.

Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik. Wisatawan yang membayar PWA perlu melihat bahwa uang yang mereka keluarkan benar-benar memberikan dampak terhadap Bali.

Yoga berharap dana PWA tidak hanya menjadi angka dalam laporan penerimaan pemerintah, tetapi dapat digunakan secara nyata untuk melindungi lingkungan, menjaga kebudayaan dan mendukung kebutuhan infrastruktur Bali.

“Intinya kami sangat mendukung dan kami berharap momentum dan privilege Bali ini bisa kita maksimalkan untuk kembali membangun Bali dari proteksi atau rejugenasi daripada budaya, kemudian alam, bahkan kalau bisa infrastructure,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut semakin penting seiring pertumbuhan pariwisata Bali yang terus memberikan tekanan terhadap lingkungan, budaya dan infrastruktur.

Karena itu, keberhasilan PWA seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak wisatawan yang membayar pungutan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada Bali.

Ketika wisatawan diminta ikut membayar untuk menjaga Pulau Dewata, masyarakat juga berhak mengetahui ke mana dana tersebut mengalir dan apa hasil yang telah diberikan.

Dengan sistem pembayaran yang semakin terintegrasi serta transparansi penggunaan dana yang lebih terbuka, PWA diharapkan tidak sekadar menjadi pungutan bagi wisatawan asing, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menjaga alam, budaya dan keberlanjutan pariwisata Bali. (Tim Berandabali.id)

Denpasar, Berandabali.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar tengah menelusuri keberadaan tiga warga negara asing (WNA) yang viral setelah video pengusiran mereka dari sebuah gym di Ubud, Gianyar, Bali, beredar luas di media sosial.

Video tersebut memicu perhatian publik karena dalam rekaman terdengar pembicaraan yang mengaitkan ketiga WNA dengan Israel dan IDF (Israel Defense Forces).

Namun, hasil pengecekan awal Imigrasi Denpasar menunjukkan ketiganya masuk ke Indonesia menggunakan paspor Bulgaria.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Ida Bagus Made Suandita, mengatakan pihaknya telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan terkait kejadian tersebut.

“Yang jelas dari hasil pengecekan kami, yang bersangkutan warga negara Bulgaria dan lahir di sana,” ujar Suandita saat dikonfirmasi.

Suandita menjelaskan bahwa informasi mengenai ketiga WNA tersebut berkembang cukup cepat di media sosial. Karena itu, Imigrasi Denpasar melakukan penelusuran untuk memastikan identitas dan status keimigrasian mereka.

Ia menegaskan, kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan tempat kelahiran.

Dalam kasus ini, data awal yang diperoleh Imigrasi menunjukkan ketiga WNA tersebut menggunakan paspor Bulgaria ketika memasuki wilayah Indonesia, meskipun disebut memiliki tempat kelahiran di Israel.

Imigrasi masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas, kewarganegaraan dan keberadaan ketiganya.

Berdasarkan pengecekan awal, persoalan di gym tersebut diduga bermula dari sikap salah satu WNA terhadap pegawai.

Pemilik gym kemudian meminta ketiga pria tersebut meninggalkan lokasi setelah terjadi perdebatan.

Pemilik Ayenda, Samir (32), sebelumnya memberikan klarifikasi melalui media sosial terkait kejadian tersebut.

Menurut Samir, ketiga pria asing itu datang ke gym dan salah satu di antaranya diduga bersikap kasar terhadap staf. Situasi kemudian berkembang menjadi perdebatan hingga pihak gym meminta mereka meninggalkan tempat.

Samir juga mengaku sempat menanyakan kewarganegaraan ketiganya. Dalam klarifikasinya, ia menyebut mereka mengaku sebagai warga negara Israel.

Video pengusiran tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi.

Perbincangan warganet berkembang dari persoalan etika di gym hingga dugaan mengenai kewarganegaraan ketiga WNA tersebut serta keterkaitan dengan Israel dan IDF.

Di sisi lain, muncul pula tudingan bahwa pengusiran tersebut berkaitan dengan faktor agama atau identitas tertentu.

Samir membantah hal tersebut. Ia menyatakan persoalan bermula dari sikap salah satu WNA terhadap staf gym serta percakapan yang muncul dalam insiden tersebut.

Setelah video menjadi viral, gym tersebut juga disebut mendapatkan sejumlah ulasan negatif di Google, termasuk ulasan bintang satu.

Kantor Imigrasi Denpasar kini masih melakukan penelusuran terhadap ketiga WNA tersebut.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan identitas, kewarganegaraan dan status keimigrasian mereka selama berada di Indonesia.

Dengan demikian, penyebutan ketiga pria tersebut sebagai “warga Israel” di media sosial perlu dibedakan dengan data kewarganegaraan berdasarkan dokumen perjalanan yang digunakan saat masuk ke Indonesia.

Berdasarkan pengecekan awal Imigrasi Denpasar, ketiganya masuk ke Indonesia menggunakan paspor Bulgaria, sementara mereka disebut memiliki tempat kelahiran di Israel.

Hingga proses penelusuran selesai, informasi mengenai kewarganegaraan maupun dugaan keterkaitan ketiganya dengan pihak tertentu masih perlu merujuk pada hasil pemeriksaan resmi Imigrasi. (Tim Berandabali.id)

Berandabali.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi ujian nyata bagi kerja sama regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT.

Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal datang langsung ke Labuan Bajo untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus dampak yang ditimbulkan akibat gempa. Keduanya disambut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.

Pertemuan tiga kepala daerah tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi penanganan bencana sekaligus menunjukkan bahwa kerja sama Bali-Nusra tidak hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas.

Kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebelumnya telah dibangun melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) regional lintas sektor yang ditandatangani pada awal 2026.

Konsep yang dikenal sebagai Trio Gubernur Bali-Nusra tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan mengurangi sekat antarwilayah di kawasan Sunda Kecil.

Ketiga provinsi memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Bali dikenal sebagai salah satu pusat pariwisata utama Indonesia, sementara NTB dan NTT memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, hingga energi.

Gempa Flores kemudian menjadi salah satu momentum awal untuk melihat sejauh mana kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam situasi nyata.

Pemerintah Bali dan NTB bersama Kodam IX/Udayana turut mengerahkan tim medis serta bantuan logistik ke wilayah terdampak. Selain memberikan bantuan, tim juga melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setelah bencana.

Kerja sama Bali-Nusra sebenarnya memiliki agenda yang jauh lebih luas dibandingkan penanganan bencana.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata. Ketiga wilayah diharapkan dapat membangun jaringan destinasi yang saling terhubung sehingga wisatawan yang datang ke Bali memiliki pilihan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di NTB maupun NTT.

Mandalika di Lombok dan Labuan Bajo di Flores menjadi dua contoh kawasan yang dapat dikembangkan dalam satu ekosistem perjalanan wisata bersama Bali.

Dengan pola tersebut, hubungan antarwilayah tidak lagi semata-mata dilihat sebagai persaingan destinasi, tetapi sebagai peluang untuk membangun pasar wisata yang lebih besar.

Kolaborasi Bali-Nusra juga mencakup sektor transportasi, rantai pasok, energi terbarukan, serta pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan budaya lokal.

NTB dan NTT memiliki potensi untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan pangan, peternakan dan komoditas lainnya bagi kawasan pariwisata. Di sisi lain, Bali memiliki pasar dan ekosistem pariwisata yang dapat menjadi penggerak ekonomi bagi wilayah di sekitarnya.

Agar konsep tersebut berjalan, konektivitas udara, laut, dan darat menjadi faktor penting. Pergerakan manusia, barang dan jasa antarprovinsi harus semakin mudah dan efisien.

Karena itu, kunjungan Koster dan Iqbal ke Flores tidak hanya memiliki makna sebagai bentuk solidaritas antarpemerintah daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi kawasan.

Selama ini Bali menjadi salah satu motor utama pariwisata di kawasan Indonesia bagian timur. Namun, jika konsep Bali-Nusra berjalan sesuai rencana, pertumbuhan ekonomi kawasan tidak lagi bertumpu pada satu daerah.

Bali dapat menjadi pintu masuk wisatawan, sementara NTB dan NTT menawarkan destinasi serta potensi ekonomi yang melengkapi perjalanan tersebut.

Dalam konteks itu, penanganan gempa Flores menjadi ujian awal yang cukup penting. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, koordinasi antarwilayah harus mampu bergerak lebih cepat dibandingkan sekadar menjalankan prosedur birokrasi.

Untuk saat ini, perhatian utama tetap pada keselamatan dan pemulihan masyarakat Flores yang terdampak gempa.

Namun, dari peristiwa tersebut terlihat bahwa kerja sama Bali, NTB dan NTT mulai menghadapi ujian sebenarnya. Bukan melalui agenda investasi atau promosi pariwisata, melainkan melalui kebutuhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Jika koordinasi ini mampu berjalan efektif, gempa Flores dapat menjadi momentum untuk membuktikan bahwa konsep Bali-Nusra benar-benar dapat menjadi fondasi kerja sama kawasan yang lebih kuat. (Tim Berandabali.id)

DENPASAR | Berandabali.id — Dunia pendidikan tinggi Bali memiliki sejumlah tokoh yang perjalanan pengabdiannya tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi dari jejak panjang dalam membangun lembaga, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menyiapkan generasi penerus. Salah satunya adalah Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum.

Guru Besar bidang sastra dan linguistik ini merupakan akademisi, penulis, sekaligus pimpinan perguruan tinggi yang perjalanan kariernya tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang IKIP PGRI Bali hingga berkembang menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) Bali.

Lahir di Denpasar pada 25 Oktober 1962, I Made Suarta menapaki dunia akademik sejak menjadi dosen di IKIP PGRI Bali. Dari ruang kelas, perjalanan pengabdiannya kemudian berkembang ke ranah manajemen perguruan tinggi hingga dipercaya memimpin institusi tersebut selama bertahun-tahun.

Pada 2010, ia dipercaya sebagai Rektor IKIP PGRI Bali. Ketika lembaga tersebut bertransformasi menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada 2020, Suarta dipercaya menjadi rektor pertama universitas tersebut.

Kepercayaan itu kembali diberikan kepadanya. Pada 1 Oktober 2024, ia dikukuhkan kembali sebagai Rektor UPMI Bali untuk masa jabatan 2024–2029.

Perjalanan Prof. I Made Suarta menunjukkan bahwa kepemimpinan akademik tidak lahir secara tiba-tiba. Sebelum berada di pucuk pimpinan perguruan tinggi, ia melewati berbagai tahapan dan pengalaman di lingkungan kampus.

Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Program Studi D2 Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak dan kemudian menjabat Wakil Rektor II. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting sebelum akhirnya mendapat amanah sebagai rektor.

Selama memimpin, tantangan yang dihadapi bukan sekadar mengelola aktivitas akademik sehari-hari. Perguruan tinggi dituntut terus beradaptasi terhadap perubahan zaman, perkembangan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan masyarakat.

Di tengah perubahan itu, Suarta ikut mengawal perjalanan kelembagaan dari sebuah institut keguruan menjadi universitas dengan cakupan bidang pendidikan yang lebih luas.

Transformasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dari rekam jejak kepemimpinannya.

Latar belakang pendidikan Suarta juga memperlihatkan perjalanan intelektual yang cukup beragam.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP PGRI Bali pada 1989. Setelah itu, ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Mahendradatta dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 1994.

Ketertarikannya terhadap bahasa, sastra, dan kajian wacana kemudian membawanya melanjutkan pendidikan Magister Linguistik dengan konsentrasi Wacana Sastra di Universitas Udayana. Gelar M.Hum. diraihnya pada 2003.

Perjalanan akademiknya berlanjut hingga jenjang doktoral di bidang linguistik dan wacana sastra di Universitas Udayana yang diselesaikan pada 2009.

Rangkaian pendidikan tersebut membentuk perpaduan perspektif antara pendidikan, bahasa, sastra, hukum, dan pengelolaan institusi.

Pada 2023, perjalanan akademiknya mencapai salah satu tonggak penting ketika ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap bidang sastra.

Salah satu catatan penting dalam perjalanan Prof. I Made Suarta adalah keterlibatannya dalam proses transformasi IKIP PGRI Bali menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Perubahan bentuk kelembagaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjawab perkembangan pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Transformasi itu dilakukan melalui penggabungan dengan STMIK Denpasar. Dari proses tersebut kemudian lahir universitas yang memiliki cakupan keilmuan lebih luas.

Dalam perkembangan selanjutnya, UPMI juga memperkuat bidang akademiknya dengan hadirnya Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister pada 2021 dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2022.

Bagi Suarta, perkembangan perguruan tinggi bukan semata tentang perubahan nama atau status kelembagaan. Lebih jauh, transformasi harus diikuti peningkatan mutu pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan perguruan tinggi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, Suarta memiliki pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh kehilangan akar budayanya.

Hal itu tercermin dalam arah pengembangan UPMI dengan visi “Unggul Berbasis Budaya dan Sistem Informasi Berorientasi Global 2030.”

Gagasan tersebut mempertemukan dua hal yang sering dianggap berseberangan: menjaga identitas budaya sekaligus membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan dunia global.

Pendidikan, menurut pendekatan tersebut, tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab membentuk manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, karakter, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi tempat memperoleh gelar, tetapi juga ruang untuk membangun manusia yang mampu menggunakan ilmunya dalam kehidupan nyata.

Pandangan tersebut tercermin dalam pesan yang pernah disampaikan Suarta dalam kegiatan wisuda UPMI pada 2026.

Pesan sederhana tersebut menggambarkan orientasi pendidikan yang tidak berhenti pada pencapaian akademik.

Gelar merupakan awal dari tanggung jawab baru. Setelah meninggalkan kampus, seorang sarjana dituntut mampu mengubah pengetahuan menjadi gagasan, gagasan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi sesuatu yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari berapa banyak lulusan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi para alumninya di tengah masyarakat.

Selain dikenal sebagai pimpinan perguruan tinggi, Prof. I Made Suarta juga aktif sebagai akademisi dan penulis.

Sejumlah karya yang dikaitkan dengan bidang keahliannya antara lain Pengantar Bahasa dan Sastra Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya serta Teori Sastra dan Keterampilan Membaca Sastra.

Karya-karya tersebut menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan literasi dan pembelajaran bahasa serta sastra Indonesia.

Aktivitas akademik dan publikasinya juga tercatat dalam berbagai basis data penelitian dan publikasi ilmiah.

Bagi seorang akademisi, menulis bukan sekadar aktivitas menghasilkan buku atau karya ilmiah. Menulis merupakan cara untuk menyimpan gagasan agar dapat dibaca, dikaji, dan dikembangkan oleh generasi berikutnya.

Kampus yang kuat tidak hanya hidup di balik pagar perguruan tinggi. Ia harus hadir di tengah masyarakat.

Semangat tersebut antara lain terlihat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan KKN Tematik UPMI.

Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan adalah kerja sama dengan KPU Kota Denpasar dalam mendukung pendidikan politik dan partisipasi masyarakat pada momentum Pilkada 2024.

UPMI juga terlibat dalam pembinaan desa adat berbasis digital, salah satunya di Desa Adat Silakarang Kederi, Gianyar.

Kegiatan semacam ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi dapat menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Mahasiswa tidak hanya belajar dari buku dan ruang kuliah, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dari kehidupan sosial.

Transformasi sebuah perguruan tinggi membutuhkan kerja bersama antara yayasan, PGRI, pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta berbagai pemangku kepentingan.

Dukungan YPLP PT IKIP PGRI Bali dan sivitas akademika menjadi bagian penting dalam perjalanan perubahan kelembagaan tersebut.

Begitu pula jejaring dengan perguruan tinggi, organisasi pendidikan, dan lembaga terkait turut menjadi bagian dari ekosistem yang menopang perkembangan UPMI.

Karena itu, keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak semestinya diletakkan hanya pada satu figur. Pemimpin mungkin menjadi pengarah perjalanan, tetapi seluruh sivitas akademika adalah bagian dari tenaga yang menggerakkan kapal pendidikan tersebut.

Di luar aktivitas akademik dan kepemimpinan universitas, Suarta juga tercatat memiliki keterlibatan dalam sejumlah organisasi dan lembaga pendidikan.

Ia antara lain dipercaya sebagai Pembina Yayasan Dharma Sunu Mandare, Pembina YPLP Dasmen PGRI Bali, serta pernah tercatat sebagai Bendahara APTISI Wilayah A Bali.

Berbagai peran tersebut memperlihatkan bahwa aktivitasnya tidak hanya berputar di lingkungan kampus, tetapi juga bersentuhan dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas.

Jika perjalanan Prof. I Made Suarta dirangkum dalam satu garis besar, maka ia merupakan perjalanan dari ruang kelas menuju ruang pengabdian yang lebih luas.

Dari seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra, kemudian menjadi dosen, pengelola program studi, wakil rektor, rektor, guru besar, penulis, sekaligus bagian dari proses transformasi institusi pendidikan tinggi di Bali.

Perjalanan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dunia pendidikan selalu bergerak.

Teknologi berubah. Kebutuhan masyarakat berubah. Dunia kerja berubah. Namun satu hal tetap menjadi fondasi: pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, memiliki identitas budaya, dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan.

Di situlah relevansi gagasan tentang kampus yang berakar pada budaya tetapi berorientasi global.

Pada akhirnya, ukuran seorang akademisi tidak hanya berada pada panjangnya daftar gelar, jabatan, atau penghargaan yang diperoleh.

Berapa banyak mahasiswa yang pernah dibimbing. Berapa banyak gagasan yang ditulis. Berapa banyak lembaga yang ikut dibangun. Dan seberapa besar ilmu yang dimiliki mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prof. Dr. Drs. I Made Suarta merupakan bagian dari perjalanan panjang pendidikan tinggi di Bali. Dari IKIP PGRI Bali hingga Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, namanya tercatat dalam sebuah fase transformasi yang membawa lembaga pendidikan tersebut memasuki babak baru.

Kini, perjalanan itu terus berlanjut.

Bukan sekadar mempertahankan apa yang telah dibangun, tetapi memastikan agar ilmu, budaya, teknologi, dan karakter dapat berjalan bersama menuju masa depan.

Sebab pada akhirnya, jabatan akan berakhir, gelar akan melekat sebagai identitas akademik, tetapi karya dan manfaat bagi generasi berikutnya adalah warisan yang akan terus hidup.

Catatan Redaksi

Profil ini disusun berdasarkan informasi dan sumber terbuka yang berkaitan dengan perjalanan pendidikan, karier akademik, kepemimpinan, karya, serta aktivitas publik Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum.

Informasi mengenai kehidupan pribadi dan keluarga yang tidak tersedia secara memadai dalam sumber publik tidak dikembangkan untuk menjaga akurasi sekaligus menghormati privasi tokoh.

Tulisan ini merupakan bagian dari dokumentasi DESA SMART dalam mengangkat tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi dan gagasan bagi pendidikan, kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, serta pembangunan masyarakat. (Tim Beranda Bali)