Berandabali.id – Indonesia dinilai masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, masih terdapat masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal.
Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai pemerintah perlu lebih serius mengelola potensi SDA agar dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
Politisi asal Buleleng, Bali, tersebut mengatakan kekayaan alam yang dimiliki berbagai daerah seharusnya dapat menjadi salah satu kekuatan utama untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
“Sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayah tidak bisa termanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Seharusnya di usia ini, rakyat sudah sejahtera seperti negara lain,” ujar Kariyasa.
Menurutnya, masih adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan kondisi masyarakat menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata.
Kariyasa mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Ia menilai kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional. Pengelolaan SDA, menurutnya, perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah penghasil.
Selain persoalan ekonomi, Kariyasa juga menyoroti munculnya sejumlah aksi yang dinilai mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi.
Ia menyinggung fenomena penurunan bendera Merah Putih maupun tindakan terhadap simbol-simbol negara yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Kariyasa, fenomena tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan terhadap simbol negara. Pemerintah perlu melihat lebih jauh berbagai persoalan yang mungkin menjadi latar belakang munculnya kekecewaan di tengah masyarakat.
Ia menilai akumulasi persoalan sosial dan ekonomi yang tidak segera diselesaikan berpotensi memengaruhi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, pemerintah diminta segera menghadirkan solusi konkret tanpa membiarkan persoalan kesejahteraan berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Persoalan bangsa harus diselesaikan pemerintah, tapi jangan sampai rasa persatuan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap bangsa itu menjadi luntur,” tegasnya.
Kariyasa menekankan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan menjaga persatuan dan nasionalisme.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui pembangunan yang adil, pengelolaan sumber daya yang berpihak pada kepentingan rakyat serta kebijakan sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
