Denpasar, BerandaBali.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali lebih terbuka dalam mengelola seluruh dana yang dihimpun melalui berbagai skema pungutan, termasuk Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per wisatawan.
Bagi Golkar, setiap rupiah yang dipungut dari wisatawan harus memiliki jejak penggunaan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat maupun wisatawan berhak mengetahui ke mana dana tersebut mengalir dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada Bali.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Gung Cok menilai transparansi menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan daerah, terlebih ketika pemerintah menarik pungutan dengan alasan untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan Bali.
«“Kami menanyakan tentang pungutan Rp150.000 untuk wisatawan asing dan pungutan lainnya. Pemerintah harus lebih transparan mengenai masuknya ke mana, gunanya untuk apa, dan manfaatnya apa,” tegas Gung Cok.»
Menurutnya, persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata mengenai besaran PWA. Yang jauh lebih penting adalah akuntabilitas setelah pungutan tersebut terkumpul.
Jangan sampai publik hanya mengetahui bahwa wisatawan dikenakan pungutan, tetapi tidak memperoleh gambaran yang terang mengenai penggunaannya.
Karena itu, Golkar meminta keterbukaan tidak hanya diberlakukan terhadap PWA, tetapi juga terhadap seluruh jenis pungutan yang menjadi sumber penerimaan pemerintah.
«“Bukan hanya PWA saja, tetapi seluruh jenis pungutan agar dibuka tanpa ada rahasia. Pastinya kami ingin semua kebijakan pemerintah itu langsung bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.»
Uang Wisatawan Harus Kembali Menjadi Manfaat untuk Bali
Bagi Golkar, pungutan terhadap wisatawan semestinya tidak berhenti sebagai tambahan penerimaan daerah.
Dana tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan, kebudayaan, infrastruktur, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, wisatawan yang membayar pungutan dapat melihat bahwa kontribusi mereka benar-benar digunakan untuk menjaga Bali sebagai destinasi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, masyarakat Bali juga harus merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata.
Golkar Sentil Ketimpangan Bali Selatan dan Bali Utara
Selain transparansi pungutan, Fraksi Golkar kembali menyoroti persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah Bali.
Pertumbuhan ekonomi Bali dinilai belum cukup apabila masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan yang selama ini menjadi pusat investasi, pariwisata dan aktivitas ekonomi.
Menurut Gung Cok, pemerintah perlu memiliki desain pembangunan berbasis zonasi yang lebih jelas agar pusat pertumbuhan ekonomi tidak terus menumpuk di satu kawasan.
«“Zonasi ini penting. Jika di Bali Selatan sudah mumpuni, bagaimana dengan saudara kita yang ada di Bali Timur dan Bali Utara maupun Bali Barat?” katanya.»
Ia menilai Bali tidak boleh membangun dengan pola yang hanya mengejar pertumbuhan, tetapi mengabaikan pemerataan.
Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan kebijakan, infrastruktur, investasi dan dukungan anggaran agar mampu berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.
Pertumbuhan Jangan Hanya Terkumpul di Selatan
Gung Cok menegaskan, pemerataan pembangunan menjadi penting untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Bali didorong menyusun kebijakan yang mampu menarik aktivitas ekonomi ke wilayah yang selama ini pertumbuhannya relatif tertinggal.
Dengan begitu, masyarakat tidak harus selalu menuju Bali Selatan untuk mencari pekerjaan maupun peluang ekonomi.
«“Hal ini perlu diatur agar pertumbuhan ekonominya bisa mengejar keseimbangan dan tidak terjadi kesenjangan wilayah,” pungkasnya.»
Bagi Fraksi Golkar, pembangunan Bali ke depan harus bergerak dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pemerataan manfaat pertumbuhan.
Sebab Bali yang tumbuh bukan hanya Bali Selatan.
Bali yang maju adalah Bali yang seluruh wilayahnya ikut bergerak, dan setiap rupiah yang dihimpun pemerintah dapat ditelusuri serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Tim)
