Denpasar, BerandaBali. Id– Fraksi Partai Demokrat-Nasdem DPRD Provinsi Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali memperkuat konektivitas pelayanan kesehatan antarkabupaten/kota, khususnya dalam penanganan pasien yang membutuhkan rujukan emergensi ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi.
Dorongan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat-Nasdem dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin, 14 September 2026.
Fraksi Demokrat-Nasdem menilai, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena batas administratif wilayah kabupaten atau kota. Ketika seorang pasien berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, akses terhadap rumah sakit rujukan harus dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat keselamatan pasien.
Karena itu, Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan kepada Gubernur Bali agar mengoordinasikan Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Kabupaten/Kota di Bali untuk membangun kerja sama serta konektivitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Konektivitas tersebut diharapkan tidak sekadar berbentuk kerja sama administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sistem rujukan yang terintegrasi. Dengan demikian, ketika sebuah rumah sakit daerah tidak memiliki kapasitas atau fasilitas yang memadai untuk menangani kondisi pasien tertentu, proses rujukan ke rumah sakit dengan level pelayanan yang lebih tinggi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Pasien dapat pelayanan dan akses rujukan emergensi ke RSU yang levelnya lebih,” demikian penegasan yang disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat-Nasdem.
Menurut Fraksi Demokrat-Nasdem, penguatan sistem rujukan antarkabupaten/kota menjadi bagian penting dalam mewujudkan target Jana Kertih, terutama dalam upaya menjaga dan melindungi Jeleme Bali di Gumi Baline.
Konsep tersebut menempatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Bali sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat harus diwujudkan melalui sistem kesehatan yang mampu memberikan pertolongan secara cepat, merata, dan berkesinambungan, termasuk ketika pasien membutuhkan layanan di luar wilayah tempat tinggalnya.
Fraksi Demokrat-Nasdem berpandangan, Bali sebagai satu kesatuan wilayah tidak semestinya memiliki sistem pelayanan kesehatan yang berjalan sendiri-sendiri berdasarkan sekat administratif. Rumah sakit daerah di seluruh kabupaten/kota perlu memiliki pola koordinasi yang kuat sehingga pasien dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan medisnya.
Penguatan konektivitas ini juga dinilai penting untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang tersedia di Bali. Setiap rumah sakit memiliki kapasitas, dokter spesialis, fasilitas, maupun peralatan medis yang berbeda. Karena itu, sistem rujukan yang terintegrasi akan memungkinkan setiap pasien mendapatkan penanganan sesuai tingkat kebutuhan dan kondisi medisnya.
Bagi Fraksi Demokrat-Nasdem, kecepatan dalam situasi emergensi merupakan faktor yang sangat menentukan. Semakin cepat pasien mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang tepat, semakin besar pula peluang untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi pasien menjadi lebih buruk.
Rekomendasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari perhatian Fraksi Demokrat-Nasdem terhadap arah pembangunan kesehatan Bali dalam perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Demokrat-Nasdem berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat menindaklanjuti masukan tersebut melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota dan pengelola RSU daerah. Dengan sistem yang saling terhubung, pelayanan kesehatan di Bali diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.
“Demi mencapai target Jana Kertih dalam hal menjaga dan melindungi Jeleme Bali di Gumi Baline,” Fraksi Demokrat-Nasdem menegaskan pentingnya membangun kerja sama dan konektivitas akses pelayanan kesehatan antarkabupaten/kota yang lebih baik.
Pandangan umum Fraksi Demokrat-Nasdem tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali pada 14 September 2026 oleh Dr. Somvir dan ditandatangani I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par. selaku Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Provinsi Bali.
Fraksi Demokrat-Nasdem kemudian menyampaikan apresiasi atas perhatian seluruh peserta rapat paripurna dalam mengikuti penyampaian pandangan umum tersebut. (Tim)
