Gianyar,BerandaBali.id — Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, menyoroti serius persoalan biaya pendidikan yang dikeluhkan masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Buleleng, Senin (5/10/2026).
Dalam reses yang berlangsung di dua titik, yakni Dusun Kembang udaya, Desa Tingga-Tingga, Kecamatan Gerokgak, dan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Harja menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah keluhan mengenai beban biaya pembelian pakaian sekolah yang mencapai Rp2,1 juta bagi siswa salah satu SMK Negeri.
Harja mengaku prihatin karena menurut penyampaian tokoh masyarakat, terdapat sejumlah orang tua yang kesulitan memenuhi biaya tersebut. Bahkan, disebutkan ada beberapa anak yang sampai tidak melanjutkan sekolah karena terkendala biaya, di samping adanya beban pembayaran lainnya seperti SPP.
“Terus terang saya prihatin mendengar aspirasi masyarakat ini. Ada anak-anak yang sekolah di salah satu SMK Negeri, tetapi terganjal karena ada beban pembelian pakaian sekitar Rp2,1 juta. Bahkan ada informasi beberapa warga sampai tidak sekolah karena tidak mampu membayar,” ujar Harja.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Harja mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat, yang salah satu semangatnya adalah memberikan akses pendidikan yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Program pemerintah saat ini memiliki semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui Sekolah Rakyat, yang dibentuk untuk memberikan akses pendidikan yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Karena itu, Harja menilai sangat ironis apabila masih ada anak-anak di daerah yang tidak terlalu terpencil, bahkan memiliki sekolah negeri, tetapi justru mengalami hambatan untuk bersekolah akibat persoalan biaya.
“Di Seririt ada sekolah negeri, ada SMK negeri. Semestinya jangan sampai hak masyarakat, khususnya hak pelajar untuk mendapatkan pendidikan, terganjal hanya karena persoalan biaya seperti SPP maupun pakaian sekolah,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan pendidikan. Menurutnya, semangat anak-anak untuk belajar harus diapresiasi dan difasilitasi, bukan justru dipersulit dengan beban yang tidak mampu dijangkau orang tua.
“Masyarakat kita ekonominya banyak yang masih ke bawah. Anak-anaknya punya semangat untuk belajar. Itu harus diapresiasi. Jangan sampai semangat mereka justru dijegal atau dipersulit karena persoalan biaya,” tegas Harja.
Atas temuan tersebut, Harja menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk mengetahui secara jelas duduk persoalan mengenai pungutan atau pembiayaan pakaian sekolah tersebut.
“Saya selaku anggota DPRD Provinsi Bali akan meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kita ingin tahu sebenarnya ada apa dengan persoalan ini dan sekaligus mencarikan solusi,” ujarnya.
Ia bahkan memastikan akan mengawal aspirasi tersebut agar tidak ada anak Bali yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena persoalan biaya.
“Kalau memang ini fakta dan masyarakat datang menyampaikan persoalannya, tidak apa-apa. Saya akan kawal. Jangan sampai ada adik-adik kita yang memiliki semangat sekolah, tetapi akhirnya tidak sekolah gara-gara persoalan seperti ini,” tegasnya.
Dorong Fasilitas Olahraga Pemuda Sulanyah
Selain persoalan pendidikan, dalam reses di Desa Sulanyah, Harja juga menerima aspirasi terkait pengembangan olahraga dan fasilitas kepemudaan.
Ia menyebut sebagian besar pemuda di desa tersebut memiliki minat dan hobi di bidang olahraga. Salah satu kegiatan yang tengah dipersiapkan adalah pertandingan tenis meja (ping-pong) dengan cakupan peserta se-Bali.
Namun, kegiatan tersebut menghadapi kendala karena fasilitas lapangan di Desa Sulanyah dinilai belum layak digunakan. Akibatnya, para pemuda harus berencana meminjam tempat di desa lain untuk melaksanakan kegiatan.
Harja menilai semangat generasi muda dalam mengembangkan olahraga harus mendapatkan dukungan pemerintah.
“Saya melihat semangat anak-anak muda di Sulanyah untuk berolahraga sangat bagus. Ini harus diapresiasi dan didorong. Jangan sampai semangat mereka terhambat hanya karena fasilitas yang belum memadai,” katanya.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung mengecek kondisi lapangan yang tersedia di Desa Sulanyah. Jika memungkinkan, fasilitas yang sudah ada dapat diberikan sentuhan perbaikan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Saya minta OPD terkait mengecek kondisi lapangan di Desa Sulanyah dan sekaligus membantu memberikan sentuhan agar lapangan yang sudah ada bisa dipergunakan,” ujarnya.
Reses di Desa Sulanyah tersebut turut dihadiri jajaran pemerintahan desa, unsur desa adat, kepala dusun serta tokoh-tokoh masyarakat.
Sementara di Dusun Kemakudaya, Harja diterima oleh Kepala Dusun Kemakudaya bersama unsur desa adat dan masyarakat setempat.
Bagi Harja, kedua aspirasi tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni bagaimana pemerintah hadir memastikan masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang layak, baik dalam bidang pendidikan maupun pengembangan potensi generasi muda.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kewajiban negara. Jangan sampai masyarakat tidak sekolah hanya gara-gara tidak mampu membayar biaya sekolah. Ini harus kita carikan solusinya,” pungkas Harja.(Rls)
