Gianyar, BerandaBali.id – Gelaran Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan penting.
Sebanyak calon perbekel dari berbagai desa dikumpulkan dalam Deklarasi Damai Pilkel Serentak Kabupaten Gianyar, Senin (31/8/2026), yang berlangsung di Balai Budaya Gianyar.
Deklarasi damai tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen seluruh calon agar menjadikan pesta demokrasi tingkat desa sebagai arena kompetisi yang sehat, jujur, bermartabat dan tetap menjaga persaudaraan.
Berdasarkan informasi Bawaslu Kabupaten Gianyar, deklarasi damai tersebut diikuti calon perbekel dari 26 desa. Seluruh pihak didorong untuk menjaga tahapan Pilkel agar berlangsung aman, tertib dan berintegritas.
Hadir memberikan sambutan, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan pesan yang cukup dalam mengenai arti penting Pilkel bagi kehidupan demokrasi di tingkat paling bawah.
Mahayastra menyebut, demokrasi di desa sesungguhnya telah lama teruji. Bahkan, mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu bentuk demokrasi yang paling dekat dengan rakyat.
“Demokrasi itu sudah teruji dari masyarakat yang paling bawah,” jelasnya.
Mahayastra menyampaikan, Pilkel bukan sekadar memilih siapa yang akan menduduki jabatan perbekel. Lebih jauh, pilihan masyarakat desa akan menentukan arah pembangunan desa selama beberapa tahun ke depan.
Dirinya mengatan, masyarakat desa merupakan pihak yang paling mengetahui siapa sosok yang dianggap mampu memimpin wilayahnya.
“Desa tahu siapa yang diinginkan untuk memimpin,” ujarnya.
Menurutnya, ujung dari seluruh proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, pada akhirnya berada di desa.
“Segala urusan ada di tangan desa. Kalau desanya maju, kabupatennya pasti maju. Desanya kuat, kabupatennya kuat,” kata Mahayastra.
Sebaliknya, apabila persoalan di desa tidak mampu diselesaikan, dampaknya juga akan bermuara kepada pemerintah kabupaten.
Persoalan batas wilayah, persoalan pelayanan masyarakat, persoalan pembangunan hingga berbagai persoalan sosial di tingkat desa, menurutnya, pada akhirnya dapat menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten.
“Kalau desanya banyak masalah, kabupatennya banyak masalah. Masalah tapal batas, masalah peraturan, masalah pelayanan dan segala macam, pasti masalah itu akan sampai ke kepala daerah di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Di hadapan para calon perbekel, Mahayastra juga mengingatkan bahwa Pilkel bukan pertarungan politik kepartaian.
“Di sini tidak ada partai-partai. Dalam pemilihan perbekel ini tidak ada partai-partai,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa siapapun yang nantinya memperoleh kepercayaan masyarakat harus mampu bekerja sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah kabupaten. Sebaliknya, pemerintah kabupaten juga tidak akan mampu membangun secara maksimal tanpa desa yang kuat dan mandiri.
Karena itu, calon perbekel yang nantinya terpilih diharapkan memahami batas kewenangan sekaligus tanggung jawabnya. Program yang dapat diselesaikan di tingkat desa harus diselesaikan di desa, sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan kabupaten harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.
Memasuki hari-hari menjelang pemungutan suara, Mahayastra memahami bahwa para calon tengah berada dalam situasi penuh ketegangan.
Ia bahkan mengajak para kandidat untuk menikmati proses tersebut sebagai bagian dari pengalaman demokrasi.
“Bagi yang pertama maju, akan mengalami campur aduk perasaan. Nikmatilah. Kalau menikmati, itulah namanya adrenalin,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar ketegangan dalam kontestasi tidak berubah menjadi tekanan yang berlebihan.
“Jangan sampai stres, tidak bisa tidur,” katanya.
Menurut Mahayastra, menjadi calon perbekel merupakan sebuah kehormatan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk dipercaya masyarakat dan berjuang menjadi pemimpin di desanya.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Tidak banyak orang yang bisa mendapat kesempatan untuk mengabdikan dirinya,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan para calon agar memberikan totalitas dalam perjuangan.
“Totalitas waktu, pikiran dan tenaga harus difokuskan,” ujarnya.
Mahayastra mengingatkan para calon bahwa kemenangan dalam Pilkel bukanlah akhir dari perjuangan.
Menang, kata dia, cukup disyukuri. Setelah itu, tanggung jawab yang jauh lebih besar menanti.
“Menang hanya syukur saja satu kali. Sisanya, bagaimana kita menjadi pelayan masyarakat,” ujarnya.
Ia kemudian menggambarkan filosofi sederhana tentang posisi seorang pemimpin.
Ketika seseorang duduk di kursi pemerintahan, orientasinya bukan lagi bagaimana dilayani, melainkan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan itu kehormatan. Kita harus melayani masyarakat, memberikan kehormatan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena seorang perbekel nantinya akan menjadi figur yang paling dekat dengan masyarakat.
Ia berada di tengah warga, mendengar persoalan mereka, menyaksikan langsung kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah di atasnya.
Mahayastra juga menantang seluruh calon perbekel untuk membuktikan bahwa mereka mampu melanjutkan bahkan meningkatkan capaian para pemimpin desa sebelumnya.
“Apakah saudara sanggup melanjutkan apa yang sudah dilakukan senior-senior saudara? Menjaga bahwa kemajuan desa itu sulit luar biasa. Sanggup saudara? Buktikan,” tantangnya.
Menurutnya, seorang perbekel tidak cukup hanya memenangkan pemilihan. Perbekel harus mampu meninggalkan jejak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, seorang kepala desa akan dikenang bukan karena berapa banyak suara yang diperolehnya ketika pemilihan, tetapi karena apa yang dilakukannya setelah mendapatkan amanah.
“Saudara akan menjadi bagian dari sejarah kemajuan Kabupaten Gianyar,” ujarnya.
Mahayastra juga mengingatkan para calon agar tidak terlalu cepat berbangga dengan persentase suara.
Ia menyinggung bahwa dalam kontestasi dengan jumlah calon yang berbeda, persentase suara harus dilihat secara proporsional.
Pesannya sederhana: jangan merasa sudah menang sebelum seluruh proses selesai.
“Jangan berbangga dulu,” katanya.
Karena itu, seluruh calon diminta tetap menjaga sikap, menghormati proses demokrasi dan menerima apapun hasil yang diberikan masyarakat.
Pesan paling penting yang disampaikan Mahayastra adalah agar persaingan politik tidak meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat.
Siapapun yang menang harus tetap menjadi bagian dari masyarakat dan merangkul seluruh pihak.
“Siapapun yang menang, tetap menjadi satu dalam tubuh dan hati,” pesannya.
Menurut Mahayastra, setelah pemilihan selesai, tidak boleh ada lagi sekat antara pendukung calon nomor satu, dua, tiga, empat maupun lima.
Sebab, pembangunan desa membutuhkan kebersamaan. Perbedaan pilihan selama masa kampanye harus berakhir ketika hasil pemilihan telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Mahayastra juga menyinggung besarnya sumber daya pembangunan yang berputar di daerah maupun desa.
Ia menggambarkan bagaimana anggaran pemerintah menjadi instrumen untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan dan berbagai kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program pemerintah daerah telah diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk dukungan pendidikan melalui beasiswa serta pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka dalam APBD. Anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Desa bukan sekadar penerima program, tetapi merupakan ujung tombak pembangunan.
“Kalau desa maju, kabupaten pasti maju. Kalau desa kuat, kabupaten kuat,” kembali ditekankannya.
Jabatan Ada Masanya, Pengabdian Harus Ditinggalkan sebagai Warisan
Menutup arahannya, Mahayastra mengingatkan seluruh calon bahwa jabatan memiliki batas waktu.
Kekuasaan akan berganti. Pemimpin akan berganti. Pemerintahan akan berganti.
Namun, karya dan pengabdian yang ditinggalkan seorang pemimpin akan tetap dikenang masyarakat.
“Jabatan itu akhirnya ada waktunya. Bupati berubah, perbekel berubah. Tetapi apa yang kita bangun untuk masyarakat akan tetap ada,” pesan Mahayastra.
Karena itu, ia mengajak seluruh calon perbekel menjadikan Pilkel 2026 bukan sekadar pertarungan untuk mendapatkan kursi kekuasaan, melainkan momentum untuk mempersembahkan pengabdian terbaik bagi desa masing-masing.
Deklarasi damai di Balai Budaya Gianyar pun menjadi penanda bahwa demokrasi desa harus dijalankan dengan kepala dingin dan hati yang lapang.
Sebab, di balik perbedaan nomor urut, visi dan strategi politik, ada satu kepentingan yang jauh lebih besar: masa depan desa dan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Menang atau kalah adalah bagian dari demokrasi. Tetapi menjaga persaudaraan, kedamaian dan martabat desa adalah kemenangan yang sesungguhnya.
Dengan semangat tersebut, Pilkel Serentak Gianyar 2026 diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin desa yang bukan hanya menang dalam perolehan suara, tetapi juga menang dalam pengabdian kepada masyarakat.(TBB).