Denpasar, BerandaBali. Id– Pertumbuhan ekonomi Bali yang masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan kembali menjadi sorotan. Di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata, investasi dan pembangunan akomodasi di kawasan selatan, muncul dorongan agar pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghitung kembali daya dukung wilayah.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, SE atau yang akrab disapa Gung Cok, menilai ketimpangan pertumbuhan antarwilayah di Bali perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, Bali membutuhkan strategi pembangunan yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan Selatan.
Gagasan tersebut salah satunya diwujudkan melalui dorongan untuk mengkaji kemungkinan moratorium pembangunan atau ekspansi akomodasi pariwisata tertentu di kawasan Bali Selatan yang dinilai telah menghadapi tekanan pembangunan cukup tinggi.
“Bali ini jangan hanya tumbuh di satu kawasan. Kalau pertumbuhan ekonomi terlalu terkonsentrasi di Selatan, maka wilayah lain akan terus tertinggal dan masyarakat akan mencari peluang ekonomi ke kawasan yang pertumbuhannya lebih tinggi,” demikian substansi pandangan Gung Cok yang disampaikan dalam sorotannya terhadap ketimpangan pembangunan Bali.
Bukan Menghentikan Pariwisata, Tetapi Mengatur Arah Pertumbuhan
Wacana moratorium tersebut, dalam pandangan Gung Cok, bukan semata-mata dimaknai sebagai upaya menghentikan aktivitas pariwisata Bali Selatan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pembangunan disesuaikan dengan kapasitas ruang, infrastruktur, lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Sebab, ketika pembangunan akomodasi, permukiman dan aktivitas ekonomi terus bertambah di kawasan yang sama, tekanan terhadap lahan, lalu lintas, pelayanan publik, lingkungan dan tata ruang juga perlu diperhitungkan.
Persoalan tersebut semakin penting ketika pertumbuhan ekonomi menjadi magnet perpindahan penduduk. Kawasan yang menawarkan lebih banyak lapangan kerja dan aktivitas ekonomi secara otomatis menjadi tujuan masyarakat dari daerah lain.
Gung Cok sebelumnya menyoroti fenomena perpindahan penduduk dari wilayah seperti Karangasem dan Buleleng menuju Denpasar dan kawasan Bali Selatan sebagai salah satu gambaran ketimpangan kesempatan ekonomi antarwilayah.
Karena itu, menurutnya, persoalan Bali tidak cukup hanya dilihat dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga di mana pertumbuhan tersebut terjadi dan siapa yang memperoleh manfaatnya.
Daya Dukung Wilayah Harus Menjadi Pertimbangan
Pertumbuhan pariwisata yang cepat membutuhkan ruang, air, energi, jaringan jalan, fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, sanitasi hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Karena itu, kajian mengenai daya dukung dan daya tampung wilayah menjadi penting sebelum pembangunan baru terus ditambah.
Sorotan terhadap kawasan Bali Selatan juga berkaitan dengan persoalan tata ruang. Dalam pendalaman Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali pada Juli 2026, ditemukan indikasi dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan pada sejumlah proyek akomodasi pariwisata di kawasan tebing Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Temuan tersebut menjadi salah satu konteks yang memperkuat perdebatan mengenai bagaimana pembangunan pariwisata Bali harus dikendalikan agar tetap berada dalam koridor tata ruang dan keberlanjutan.
Ekonomi Bali Jangan Hanya Berputar di Selatan
Gung Cok mendorong agar pemerintah secara bersamaan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara, Timur dan Barat.
Buleleng, Karangasem, Jembrana, Tabanan hingga wilayah lain di Bali dinilai memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai karakter dan keunggulan masing-masing.
Bali Utara misalnya memiliki potensi kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata alam dan ekonomi kreatif. Bali Timur memiliki kekuatan pertanian, kelautan, budaya dan pariwisata berbasis alam. Sementara Bali Barat memiliki potensi pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata alam serta posisi strategis sebagai pintu masuk Bali dari arah Jawa.
Jika pusat-pusat ekonomi baru tersebut berkembang, masyarakat tidak harus selalu menuju Denpasar, Badung dan kawasan Bali Selatan hanya untuk mendapatkan pekerjaan maupun peluang usaha.
Dengan demikian, pemerataan pembangunan bukan hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga mendistribusikan kesempatan ekonomi kepada masyarakat di seluruh Bali.
Alih Fungsi Lahan Juga Jadi Perhatian
Selain ketimpangan ekonomi, Gung Cok juga menyoroti pentingnya menjaga lahan produktif dari tekanan pembangunan.
Dalam pembahasan di DPRD Bali, isu pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif serta sawah juga menjadi bagian dari agenda legislasi. Bahkan, Agung Bagus Tri Candra Arka tercatat sebagai koordinator pembahas rancangan perda terkait pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif dan sawah serta praktik nominee.
Artinya, persoalan pembangunan Bali tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan antara pertumbuhan pariwisata, kebutuhan ruang, pertumbuhan penduduk, keberadaan lahan pertanian, tata ruang hingga keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, pembangunan ke depan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan ruang hidup masyarakat Bali.
Bali Tetap Tumbuh, Tetapi Harus Lebih Seimbang
Wacana moratorium akhirnya membuka ruang diskusi yang lebih besar mengenai arah pembangunan Bali.
Apakah pembangunan baru di kawasan yang sudah padat perlu dibatasi? Apakah investasi harus diarahkan lebih banyak ke wilayah yang pertumbuhan ekonominya belum optimal? Dan bagaimana memastikan masyarakat lokal tetap menjadi bagian utama dari manfaat pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan kajian yang komprehensif, termasuk berdasarkan daya dukung lingkungan, tata ruang, kebutuhan infrastruktur, kependudukan dan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
Bagi Gung Cok, persoalannya bukan menghentikan Bali untuk berkembang. Justru yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pertumbuhan tersebut tidak menumpuk di satu kawasan.
Bali tidak harus berhenti tumbuh. Bali perlu tumbuh dengan arah yang lebih merata, terkendali dan berkelanjutan.
Jika Bali Selatan sudah menjadi salah satu pusat ekonomi utama, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru di Bali Utara, Timur dan Barat.
Dengan begitu, pembangunan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, peluang usaha dan masa depan bagi masyarakat di seluruh penjuru Pulau Dewata. (Tim)
