Jakarta,BerandaBali.id– Anggota DPRD Provinsi Bali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, menekankan pentingnya kemauan untuk terus belajar, memahami persoalan masyarakat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui kebijakan yang tepat.
Menurutnya, tugas wakil rakyat tidak cukup hanya menghadiri rapat atau menyampaikan pendapat, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan pentingnya kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada 12–15 Oktober 2026.
Bagi Tagel Winarta, peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
Perkembangan persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah menuntut wakil rakyat untuk terus memperbarui pengetahuan serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan.
“Wakil rakyat harus terus belajar. Kita tidak boleh merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, karena persoalan masyarakat terus berkembang. Kita harus mampu memahami persoalan secara menyeluruh agar aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa diperjuangkan dengan cara yang tepat,” demikian pesan yang menjadi penekanan dalam pemberitaan ini.
Sebagai wakil masyarakat Gianyar di DPRD Provinsi Bali, Tagel Winarta menempatkan penyerapan dan pengawalan aspirasi sebagai bagian penting dari tanggung jawab legislatif.
Baginya, suara masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap mendengar keluhan atau mencatat usulan, tetapi perlu diperjuangkan melalui pembahasan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan yang terarah.
Aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Karena itu, anggota DPRD dituntut tidak hanya memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga mampu mengawal agar kebutuhan tersebut memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Menurut Tagel Winarta, kualitas seorang wakil rakyat tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuannya berbicara dalam forum resmi.
Hal yang lebih mendasar adalah kesungguhan dalam mendengarkan masyarakat, memahami persoalan di lapangan, dan memperjuangkan kepentingan publik secara konsisten.
Ia berpandangan, pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Setiap pembahasan peraturan daerah perlu mempertimbangkan dampaknya bagi warga, setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada prioritas pembangunan, dan setiap program pemerintah perlu diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks pembangunan Kabupaten Gianyar, Tagel Winarta menilai pentingnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga potensi daerah.
Gianyar memiliki kekuatan dalam bidang pariwisata, seni, budaya, dan kehidupan masyarakat adat yang perlu dikembangkan secara seimbang.
Kemajuan ekonomi, menurut pandangan yang diangkat dalam pemberitaan ini, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, serta pelestarian adat dan budaya Bali.
Pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui perubahan fisik atau besarnya kegiatan yang dilaksanakan.
Lebih penting dari itu, masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui terbukanya kesempatan ekonomi, membaiknya pelayanan, maupun meningkatnya kualitas hidup.
Tagel Winarta juga memandang bahwa fungsi pengawasan DPRD perlu dijalankan secara cermat dan bertanggung jawab.
Pengawasan bukan semata-mata mencari kekurangan, melainkan memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan, anggaran digunakan secara efektif, dan hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah perlu dibangun melalui komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif.
Sinergi dibutuhkan untuk mendorong pembangunan yang efektif, tetapi tetap harus disertai sikap kritis dan objektif agar kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bagi Tagel Winarta, perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Masukan dan kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan pendalaman tugas di BPSDM Kemendagri menjadi momentum bagi anggota DPRD Provinsi Bali untuk memperkuat pemahaman tentang pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
Namun, bagi Tagel Winarta, pembelajaran tersebut harus memiliki kelanjutan yang nyata setelah kegiatan berakhir.
Pengetahuan yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kedewanan, mulai dari menyerap aspirasi, membahas kebijakan, memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses penganggaran, hingga mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
Dengan demikian, pendalaman tugas tidak berhenti sebagai agenda formal, melainkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Tagel Winarta menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kerja yang konsisten.
Sebab, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bersedia mendengar, terbuka terhadap masukan, dan memiliki komitmen untuk mengawal persoalan hingga memperoleh tindak lanjut.
Pada akhirnya, amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Gianyar menuntut tanggung jawab yang terus-menerus.
Perubahan kebutuhan masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kapasitas wakil rakyat, sementara setiap kebijakan harus tetap diarahkan untuk kepentingan publik.
Bagi I Wayan Tagel Winarta, wakil rakyat harus terus belajar, mendengar suara masyarakat, dan mengawal aspirasi agar tidak berhenti di meja rapat. Sebab, keberhasilan pengabdian legislatif bukan hanya terletak pada proses pembahasan, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. (Tim)
