Denpasar, BerandaBali.id – Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Bali menjadi perhatian serius Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi yang semakin terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan dinilai telah menimbulkan dampak ikutan, salah satunya meningkatnya perpindahan penduduk menuju wilayah yang dianggap memiliki peluang ekonomi lebih besar.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, SE atau Gung Cok, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, pembangunan Bali tidak boleh hanya bertumpu pada kawasan tertentu, sementara wilayah lainnya berjalan dengan pertumbuhan yang relatif lebih lambat.
Gung Cok menyoroti pesatnya perkembangan industri pariwisata di Bali Selatan yang menjadi salah satu magnet utama bagi masyarakat untuk datang dan mencari peluang ekonomi. Perkembangan tersebut memang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Bali, namun di sisi lain juga menghadirkan persoalan baru apabila tidak diimbangi dengan pengendalian tata ruang, kependudukan, infrastruktur, serta pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali, terutama pesatnya pertumbuhan di Bali Selatan, sangat berdampak pada perpindahan penduduk,” ujar Gung Cok.
Menurutnya, arus perpindahan penduduk yang terus meningkat harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pertumbuhan industri pariwisata justru menciptakan konsentrasi penduduk yang semakin tinggi di wilayah selatan, sementara tekanan terhadap lahan, infrastruktur, lingkungan dan pelayanan publik semakin besar.
Karena itu, Gung Cok mendorong adanya langkah pengendalian terhadap pesatnya perkembangan industri pariwisata di Bali Selatan. Salah satu opsi yang perlu dikaji secara serius adalah penerapan moratorium pembangunan atau ekspansi industri pariwisata tertentu di kawasan yang sudah mengalami tekanan tinggi.
Moratorium tersebut, menurut Gung Cok, bukan semata-mata dimaknai sebagai penghentian pembangunan. Lebih jauh, kebijakan itu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daya dukung wilayah.
“Perlu dibuatkan moratorium dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata di Bali Selatan,” tegasnya.
Gung Cok berpandangan, Bali harus mulai melihat pembangunan tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu menciptakan keseimbangan antarkawasan sehingga masyarakat tidak harus berbondong-bondong berpindah ke Bali Selatan hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.
Menurutnya, penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Bali bagian utara, timur, barat maupun wilayah tengah menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi konsentrasi pembangunan di Bali Selatan.
Dengan demikian, masyarakat di masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk berkembang di wilayahnya sendiri. Pemerintah juga dapat mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi sesuai dengan potensi setiap daerah, tanpa harus menyeragamkan seluruh wilayah Bali menjadi kawasan pariwisata.
Gung Cok menegaskan, pembangunan Bali ke depan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dan kependudukan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi hari ini justru melahirkan persoalan yang lebih besar pada masa mendatang.
Bagi Fraksi Golkar DPRD Bali, pemerataan pembangunan bukan berarti menghentikan pertumbuhan, melainkan mengarahkan pertumbuhan agar lebih terkendali dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bali.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pertumbuhan itu tidak hanya terjadi di Bali Selatan. Harus ada pemerataan sehingga masyarakat di daerah lain juga mendapatkan kesempatan ekonomi,” kata Gung Cok.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat mengambil langkah strategis dengan melakukan kajian terhadap daya dukung Bali Selatan sekaligus menyusun kebijakan pemerataan pusat-pusat ekonomi baru.
Langkah tersebut dinilai penting agar Bali tidak terus menghadapi persoalan yang sama berupa kepadatan penduduk, kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, kebutuhan infrastruktur yang semakin tinggi, serta meningkatnya kebutuhan lahan akibat perkembangan industri pariwisata.
Gung Cok menilai, pembangunan Bali harus dikembalikan pada prinsip keseimbangan. Pariwisata tetap menjadi kekuatan ekonomi Bali, namun pertumbuhannya harus ditempatkan dalam koridor yang mampu menjaga keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat Bali.
Dengan demikian, moratorium terhadap ekspansi pariwisata di kawasan yang sudah terlalu padat dapat menjadi bagian dari evaluasi besar untuk menentukan arah pembangunan Bali ke depan.
Bagi Gung Cok dan Fraksi Golkar DPRD Bali, Bali tidak cukup hanya tumbuh cepat. Bali harus tumbuh merata, terkendali dan berkelanjutan, agar kemajuan ekonomi tidak dibayar dengan semakin lebarnya ketimpangan antarwilayah. (Tim)
