Gianyar, BerandaBali. Id – Pernyataan tegas calon Perbekel Desa Tulikup nomor urut 3, Dr. drh. I Ketut Gede Nata Kesuma, M.M.A. atau akrab disapa Tut Lengoh, mengguncang Wantilan Pura Bale Agung Desa Adat Tulikup Kelod, Sabtu (12/9/2026).
Di hadapan krama yang hadir dari Banjar Roban, Banjar Pande dan Banjar Siyut, Tut Lengoh tidak sekadar menyampaikan visi dan misi. Ia membawa satu pesan besar: Tulikup membutuhkan perubahan kepemimpinan yang berani, mandiri, transparan dan tidak dikendalikan kepentingan kelompok.
Bahkan, Tut Lengoh membuat penegasan yang tidak biasa dalam kontestasi Pilkel.
Jika dipercaya masyarakat, ia menyatakan cukup satu periode delapan tahun.
Bukan untuk membangun kekuasaan, melainkan membangun fondasi.
“Cukup satu periode, delapan tahun. Delapan tahun untuk membangun fondasi bagi generasi berikutnya.”
Bagi Tut Lengoh, jabatan perbekel bukanlah tujuan hidup. Jabatan adalah ruang pengabdian. Karena itu, ia tidak ingin kekuasaan pemerintahan desa dijadikan kendaraan untuk mengejar kepentingan politik pribadi.
Ia bahkan menegaskan prinsip “tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana.”
Artinya, setelah memimpin Tulikup, dirinya tidak ingin menjadikan jabatan perbekel sebagai batu loncatan menuju ambisi politik berikutnya. Sebaliknya, ia ingin mendorong generasi muda Tulikup yang memiliki kapasitas untuk tampil dalam dunia politik dan menjadi wakil rakyat.
“PERBEKEL JANGAN JADI BONEKA!”
Salah satu pernyataan paling keras Tut Lengoh adalah soal independensi seorang pemimpin desa.
Menurutnya, Tulikup membutuhkan perbekel yang mampu berdiri dengan kaki sendiri, mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan orang atau kelompok tertentu.
“Jangan sampai perbekel menjadi boneka. Perbekel bukan wayang yang pikirannya diatur orang lain,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam penyampaian visi-misinya.
Tut Lengoh menilai, seorang pemimpin desa harus memiliki kapasitas, terbuka terhadap kritik, tidak arogan, transparan dan inovatif.
Sebab, tanpa keberanian mengambil keputusan sendiri, pemerintahan desa dikhawatirkan hanya menjadi instrumen kepentingan segelintir pihak.
TULIKUP BUTUH PERUBAHAN, BUKAN SEKADAR PERGANTIAN
Tut Lengoh juga menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan Desa Tulikup yang menurutnya masih belum optimal.
Kritik tersebut, kata dia, bukan ditujukan untuk menyerang pribadi siapapun. Namun, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan desa selama ini, terutama jika berbicara tentang anggaran, pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menyoroti data pendapatan desa yang menurut pemaparannya mengalami perubahan dan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Angka yang disebutnya mencapai sekitar Rp917 juta pada 2019, kemudian mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya hingga 2026.
Bagi Tut Lengoh, angka tersebut harus dibaca secara objektif.
Jangan sampai pemerintah memasang proyeksi terlalu tinggi, tetapi kemudian tidak mampu merealisasikannya.
“Jangan terlalu berlebihan memasang target proyeksi yang tinggi. Kalau akhirnya anggaran tidak terealisasi, justru menjadi masalah,” ujarnya.
Karena itu, ia menawarkan pemerintahan yang bekerja berdasarkan fakta, data dan perencanaan yang realistis.
“KALAU INGIN BERUBAH, YA HARUS BERANI BERUBAH”
Di hadapan masyarakat, Tut Lengoh menyampaikan kalimat yang menjadi inti perjuangannya.
“Kalau masyarakat ingin berubah, memang harus ada perubahan kepemimpinan.”
Menurutnya, pergantian kepemimpinan bukan sekadar mengganti orang di kursi perbekel.
Yang jauh lebih penting adalah mengganti pola pikir, pola kerja dan pola pelayanan.
Tulikup, kata dia, membutuhkan pemerintahan yang mampu membuka ruang partisipasi masyarakat, bukan justru menutup komunikasi.
JAYA, HARMONI, SEJAHTERA
Tut Lengoh membawa visi membangun Tulikup menjadi desa yang lebih maju, harmoni, jaya dan sejahtera.
Maju, berarti Tulikup tidak boleh berhenti dan harus terus bergerak ke depan.
Harmoni, berarti pemerintah desa harus mampu membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, generasi muda, para perbekel terdahulu dan seluruh elemen masyarakat.
Jaya, berarti potensi desa harus dikembangkan sehingga Tulikup memiliki kekuatan ekonomi dan daya saing.
Sedangkan sejahtera, bukan sekadar slogan, tetapi harus dirasakan masyarakat melalui pelayanan, kesempatan ekonomi, pendidikan, pertanian dan pembangunan yang merata.
PERTANIAN MANDIRI, PEMERINTAHAN BERSIH
Dalam misi yang ditawarkan, Tut Lengoh menempatkan pertanian mandiri sebagai salah satu prioritas.
Ia juga menekankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, setiap rupiah uang desa harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyinggung sejumlah pekerjaan infrastruktur yang menurutnya perlu diawasi secara transparan, termasuk pekerjaan yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp193,7 juta.
Tut Lengoh menegaskan, apabila ada persoalan, maka yang harus berbicara adalah fakta dan data, bukan rumor maupun kepentingan politik.
SDM JADI INVESTASI TERBESAR TULIKUP
Tidak hanya pembangunan fisik, Tut Lengoh juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang.
Ia menyampaikan adanya komunikasi dengan pihak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan untuk membuka peluang pendidikan dan keterampilan bagi generasi muda.
Gagasannya, anak-anak Tulikup tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga memiliki peluang memperoleh keterampilan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurutnya, membangun desa tidak cukup hanya dengan membangun jalan dan gedung.
“Kalau SDM kita meningkat, maka daya saing masyarakat juga meningkat,” ujarnya.
PANITIA PILKEL DIMINTA INDEPENDEN
Tak hanya berbicara tentang pemerintahan, Tut Lengoh juga memberikan perhatian serius terhadap proses Pilkel.
Ia meminta panitia beserta seluruh jajarannya bekerja secara independen dan profesional.
Saksi, menurutnya, harus diberikan ruang sesuai aturan untuk mengakses proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Independensi harus dijaga. Kalau prosesnya berjalan baik, tentu tidak ada persoalan. Tetapi kalau prosesnya tidak baik, itulah yang menjadi sumber masalah,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Pilkel harus menjadi pesta demokrasi masyarakat Tulikup, bukan arena permainan kepentingan.
Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga proses tetap damai, jujur dan bermartabat.
DELAPAN TAHUN, BUKAN DELAPAN TAHUN BERKUASA
Bagi Tut Lengoh, delapan tahun yang ia tawarkan bukanlah janji untuk berlama-lama di kursi kekuasaan.
Justru sebaliknya.
Delapan tahun adalah batas waktu untuk bekerja, membangun fondasi, memperbaiki tata kelola dan menyiapkan generasi penerus.
Ia ingin meninggalkan sistem yang kuat, bukan sekadar meninggalkan nama.
Dan di tengah dinamika Pilkel Tulikup, pesan Tut Lengoh pun menjadi semakin jelas:
Tulikup tidak membutuhkan perbekel yang sekadar duduk di kursi kekuasaan. Tulikup membutuhkan pemimpin yang punya kapasitas, berani mengambil keputusan, transparan, membuka komunikasi dan berdiri untuk kepentingan masyarakat.
Bukan perbekel boneka.
Bukan pemerintahan yang dikendalikan kepentingan kelompok.
Tetapi perbekel yang berdiri bersama rakyat.
Dari Wantilan Pura Bale Agung Tulikup Kelod, Tut Lengoh menutup penyampaian visi-misinya dengan mengajak seluruh pendukung nomor urut 3 menjaga Pilkel tetap damai.
“Mari kita jaga proses ini dengan baik,” pesannya.
Sebab bagi Tut Lengoh, perubahan Tulikup bukan sekadar pergantian pemimpin. Perubahan adalah keberanian untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, mandiri, bersih dan berpihak kepada masyarakat. (Tim)
