JAKARTA | Berandabali. Id— Profesionalisme, integritas, transparansi, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Kantor Konsultan Aktuaria dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penyusunan Kode Etik Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia (AKKAI), yang ditetapkan di Jakarta pada 8 Januari 2022.
Kode etik ini disusun sebagai pedoman moral dan profesional bagi anggota asosiasi dalam menjalankan jasa aktuaria, sekaligus menjadi instrumen pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin organisasi. Kehadirannya diharapkan mampu menjaga kepercayaan pengguna jasa, pemerintah selaku regulator, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan industri jasa aktuaria.
Penyusunan kode etik tersebut dilatarbelakangi kesadaran bahwa profesi konsultan aktuaria memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, terutama dalam mendukung pembangunan dan kehidupan perekonomian melalui kompetensi profesional masing-masing.
Sebelumnya, pada 10 Mei 2010, perusahaan konsultan aktuaria di Indonesia sepakat membentuk wadah organisasi profesional bernama Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI). Organisasi ini menjadi sarana untuk mengembangkan potensi, menyatukan aspirasi, serta membangun kesamaan persepsi dalam menjalankan usaha jasa aktuaria.
Dalam perkembangannya, kode etik menjadi salah satu landasan penting untuk memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan seluruh anggota menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta standar etika yang berlaku.
Menjaga Integritas dan Martabat Profesi
Kode Etik AKKAI menegaskan bahwa setiap anggota wajib menjaga integritas moral, harkat, martabat, kewibawaan, dan kehormatan profesi konsultan aktuaria.
Anggota asosiasi dituntut memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kemampuan berpikir kritis, serta jiwa pengabdian yang tinggi. Tanggung jawab profesional tidak hanya ditujukan kepada perusahaan masing-masing, tetapi juga kepada pengguna jasa, sesama anggota asosiasi, masyarakat, dan pemerintah.
Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap anggota wajib mengedepankan kejujuran, objektivitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Profesionalisme juga menuntut adanya wawasan luas dan kompetensi yang memadai sesuai bidang usaha, termasuk dalam penyelenggaraan jasa aktuaria.
Kode etik tersebut sekaligus menjadi alat kontrol bagi masyarakat dan pengguna jasa agar penyelenggaraan jasa aktuaria dapat berlangsung secara profesional, bertanggung jawab, dan terhindar dari intervensi yang tidak semestinya.
Enam Pilar Etika dalam Menjalankan Usaha
Kode etik mengatur sejumlah kewajiban yang harus menjadi pedoman anggota dalam berorganisasi dan menjalankan kegiatan usaha.
Pertama, etika berorganisasi. Setiap anggota wajib menjaga kehormatan dan nama baik asosiasi, menaati anggaran dasar serta seluruh ketentuan organisasi, dan mendukung upaya pencapaian tujuan bersama.
Kedua, etika terhadap perusahaan sendiri. Anggota wajib memberikan kesempatan yang proporsional kepada karyawan dalam hal pekerjaan, tanggung jawab, dan pendidikan. Selain itu, anggota harus menghargai perbedaan pendapat, menghindari konflik kepentingan, serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia.
Pengelolaan perusahaan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memastikan setiap karyawan menjalankan tugas secara kompeten di bawah pengawasan tenaga profesional berkualifikasi sesuai bidangnya.
Ketiga, etika terhadap pengguna jasa. Anggota wajib memperlakukan pengguna jasa secara baik, adil, dan nondiskriminatif, dengan mengedepankan asas saling percaya. Informasi yang disampaikan harus benar, transparan, objektif, dan tidak menyesatkan.
Kerahasiaan informasi pengguna jasa juga menjadi kewajiban penting, kecuali terdapat permintaan dari pihak berwenang sesuai ketentuan hukum. Anggota diwajibkan memelihara dan mengamankan dokumen terkait, memperoleh surat perikatan dari pengguna jasa, serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Keempat, etika terhadap sesama anggota asosiasi. Hubungan profesional harus dibangun atas dasar saling menghormati, menghargai, mempercayai, dan membantu secara konstruktif. Anggota juga wajib memelihara persatuan, solidaritas, komunikasi, dan keharmonisan dalam organisasi.
Kode etik melarang praktik persaingan usaha tidak sehat, perbuatan curang, serta tindakan mendiskreditkan anggota lainnya. Anggota juga tidak diperkenankan mempekerjakan seseorang yang masih berstatus sebagai karyawan anggota asosiasi lain.
Apabila terjadi dugaan pelanggaran yang merugikan anggota, pengaduan harus disampaikan melalui mekanisme organisasi kepada pengurus atau Majelis Kehormatan, bukan dipublikasikan melalui media massa maupun media sosial.
Kelima, etika terhadap masyarakat. Anggota wajib menghormati norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility sesuai kondisi perusahaan, serta membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai jasa aktuaria.
Keenam, etika terhadap pemerintah. Anggota wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan, membina hubungan yang harmonis dengan pemerintah, serta mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan industri jasa aktuaria. Anggota juga diharapkan berperan dalam menjaga persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pengaduan Pelanggaran Diatur Secara Terstruktur
Untuk memastikan kode etik tidak sekadar menjadi dokumen formal, AKKAI mengatur mekanisme pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran secara terstruktur.
Pengawasan dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang dapat membentuk Dewan Kode Etik sebagai komite ad hoc untuk memeriksa dugaan pelanggaran, mengambil keputusan, dan menetapkan sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar ketentuan.
Dewan Kode Etik sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, dan anggota. Unsurnya meliputi satu orang dari Majelis Kehormatan, satu orang dari pengurus, serta satu orang dari anggota asosiasi yang memiliki reputasi baik, profesionalisme di bidang aktuaria, integritas, dan dedikasi tinggi terhadap profesi.
Pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan secara nyata mengalami kerugian, baik material maupun nonmaterial, sebagai akibat langsung dari dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus, disertai alasan dan bukti pendukung.
Setelah menerima pengaduan, pengurus melakukan evaluasi terhadap informasi dan fakta yang relevan. Apabila memenuhi persyaratan, pengaduan wajib diteruskan kepada Majelis Kehormatan paling lambat 14 hari kalender setelah proses evaluasi dan pemenuhan kriteria tersebut.
Majelis Kehormatan selanjutnya mengundang para pihak untuk memberikan penjelasan atau keterangan. Proses musyawarah diutamakan guna mencapai penyelesaian secara mufakat. Jika penyelesaian tidak tercapai, Dewan Kode Etik dibentuk paling lambat tujuh hari kalender sesuai ketentuan kode etik.
Dewan Kode Etik memiliki waktu paling lambat 90 hari kalender sejak pembentukannya untuk menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran. Dalam proses pemeriksaan, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, sedangkan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan mengacu pada pasal-pasal kode etik yang relevan.
Empat Pertimbangan Etis dalam Pengambilan Keputusan
Dalam mengambil keputusan, Dewan Kode Etik dapat mempertimbangkan empat prinsip etika, yaitu kegunaan (utility), hak (right), keadilan (justice), dan kepedulian (caring).
Prinsip kegunaan mempertimbangkan manfaat atau dampak suatu tindakan terhadap pihak-pihak yang terpengaruh. Prinsip hak menekankan penghormatan terhadap hak setiap orang yang terlibat.
Sementara itu, prinsip keadilan menilai apakah suatu tindakan sejalan dengan rasa keadilan, sedangkan prinsip kepedulian mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap pihak lainnya.
Keputusan Dewan Kode Etik diambil berdasarkan suara terbanyak dan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasar keputusan serta ketentuan kode etik yang dilanggar. Seluruh proses persidangan dicatat dalam berita acara rapat, sementara keputusan ditandatangani oleh para anggota dewan sesuai ketentuan.
Sanksi hingga Pemberhentian Keanggotaan
AKKAI juga mengatur sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran disertai denda, pemberhentian sementara sebagai anggota, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Ketentuan sanksi ini menjadi bagian dari upaya organisasi untuk menegakkan disiplin, menjaga kredibilitas, serta memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan profesionalnya.
Selain itu, kode etik wajib tersedia di kantor anggota, termasuk kantor cabang atau perwakilan, sehingga dapat diakses dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha.
Komitmen Bersama Memperkuat Profesionalisme
Kode Etik Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia ditetapkan di Jakarta pada 8 Januari 2022 dan berlaku sejak tanggal penetapannya.
Tim Kerja Penyusun Kode Etik tersebut terdiri atas I Gde Eka Sarmaja sebagai ketua, serta Arya Bagiastra, Awal P. Kurnianto, dan Riana Prahati sebagai anggota.
Penyusunan kode etik ini menegaskan pentingnya kesamaan standar moral dan profesional di lingkungan kantor konsultan aktuaria. Di tengah kebutuhan terhadap layanan profesional yang akurat dan dapat dipercaya, integritas, kompetensi, kerahasiaan, serta tanggung jawab menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan.
Melalui penerapan kode etik secara konsisten, AKKAI diharapkan dapat terus memperkuat budaya profesionalisme, membangun hubungan yang sehat antara konsultan dan pengguna jasa, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa aktuaria di Indonesia.
Pada akhirnya, kode etik bukan sekadar seperangkat aturan tertulis, melainkan komitmen bersama untuk menjadikan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kehormatan profesi sebagai pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
(Tim)
